(Apakah) Tuhan (Perlu) Berpolitik (?)

Yo guys, judul postingan ini mungkin terdengar 'bit strange'. Actually, memang ini terkait dengan isyu hangat yang sedang banyak diberitakan oleh media belakangan: Pemerintah melalui Kementerian Agama tengah menyusun aturan mengenai ceramah di rumah ibadah yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Indonesia. Read this link: http://m.metrotvnews.com/video/primetime-news/8koXodRK-pemerintah-siapkan-standarisasi-ceramah-di-rumah-ibadah

Ketika membaca beberapa berita online mengenai wacana ini, saya seketika langsung mikir: "Wait, wait... Maksudnya penyeragaman seperti apa? Penyeragaman konten kah? Penyeragaman format kah? Atau yang seperti apa?; Maksud label standarisasi itu bagaimana ya? Apakah-- ceramah, khutbah, kajian, atau apapun bentuknya itu--harus melalui semacam screening baik/tidaknya, layak/tidaknya?"; Apakah itu bisa bermakna 'pembatasan'?. 

Lalu mulailah saya mencari informasi tentang wacana ini. Segitu kritisnya ya kondisi toleransi umat beragama di negara kita hingga perlu adanya aturan mengenai ceramah di rumah ibadah? Rumah ibadah. To be sure... Bukan sekadar 'rumah' atau tempat. Tetapi ini jauh lebih sakral maknanya. Tempat dimana kita lebih memfokuskan diri pada hubungan hamba dengan Tuhan. Tempat kita mencari kedamaian diri dan energi spiritualitas. Mari kita bahas dari berbagai sudut pandang.

Rumah ibadah bermacam-macam, sesuai dengan agama yang diakui dan dilindungi oleh negara: ada masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng. Semua itu adalah tempat suci yang digunakan bagi umat untuk melakukan praktik keagamaan. Masing-masing agama punya ajaran tentang kebaikan. Masing-masing agama punya topik bermacam-macam bersumber dari kitab suci, yang dapat dipakai bagi para pendakwah untuk melakukan praktik keagamaan kepada umat (pemeluk agama). Praktik keagamaan ini bermacam-macam, bisa mencakup ceramah, ritual, khutbah, peringatan atau pemujaan, kajian, dll. 

Bukan bermaksud apriori, tetapi wacana baru mengenai aturan ceramah di tempat ibadah, menurut saya hal itu boleh atau bisa dilakukan hanya jika keadaan suatu negara sudah sedemikian gentingnya untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas nasional. Itu yang mengusik saya, apakah keamanan dan stabilitas nasional kita sudah pada tahap yang bisa dikatakan kritis? Apakah warga negara sudah benar-benar krisis toleransi hingga memunculkan wacana seperti tersebut oleh pemerintah? 

Label standarisasi ini--seperti yang ditulis di media-media--cenderung meletakkan posisi pemerintah bermanipulasi politik pada agama. Apakah Tuhan yang kita sembah di tempat ibadah perlu berpolitik? Hambanya iya, melakukan politik. Apakah agama juga menjadi manuver lain bagi elit kala jalan politik sudah dirasa kaku dengan cara 'lawas'? Sudah jelas iya. 

Mungkinkah pribadi individu sebagai pemeluk agama ataupun sebagai umat masih bisa berteduh pada bunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing; dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Jaminan ibadah yang kemudian dilabeli dengan 'standar' yang ditetapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik dan agama menjalankan peran masing-masing dalam keutuhan negara. Kita tidak mungkin mendasarkan pilihan politik yang tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya, politik juga bisa memecah belah kerukunan beragama.

Lalu pertanyaannya adalah beragama itu apa sih? Apakah hanya dengan mengucapkan kalimat tertentu "Aku percaya Tuhan" bisa dianggap beragama? Apakah dengan mengakui adanya kekuatan luar biasa di luar diri individu? Apakah beragama itu pengakuan secara formalitas? Apakah beragama itu adalah ketika individu bisa berdoa kepada Tuhan? Apakah beragama itu sebatas pengakuan bahwa individu menganut agama tertentu? Lalu dimana letak pemahaman, pengahayatan akan ajaran agama dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya? Melalui agama itu sendiri diatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia.

Apakah tempat suci yang dianggap 'rumah Tuhan' begitu 'perlu' diajak berpolitik? Kita semua tahu bahwa sejarah penyebaran agama adalah melalui jalan politik. Bukankah tempat ibadah merupakan tempat yang dianggap suci dalam penyelenggaraan peribadatan? Tempat dimana individu memuja Tuhan dengan segala manifestasinya. Tempat untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta,. Tempat untuk memaknai hubungan manusia sebagai hamba dengan segala kekurangan dan dosa-dosanya. Tempat dialog/komunikasi sosial antarpemeluk agama mengenai pemahaman keagamaan.

Pemerintah sendiri menjamin dan melindungi tempat ibadah sebagai wujud nyata dari UUD 1945 mengenai kebebasan beragama. Sejarah bangsa menjelaskan bahwa negara dan landasan negara kita disepakati di atas kesepakatan bersama. Semua kembali lagi kepada UUD 1945 dan Pancasila, bahwa negara kita menjamin kebebasan tetapi juga mengakui perbedaan di dalamnya. Kita telah belajar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 mengenai toleransi beragama sejak bangku sekolah dasar. Kemudian apabila dalam praktiknya di kehidupan bernegara nilai-nilai tersebut luntur, apakah kemudian cara mengatasinya dengan melakukan 'penyeragaman' ceramah atau khutbah di tempat ibadah akan efektif? 

Mungkin yang ditakutkan oleh pemerintah adalah berkembangnya paham-paham radikal dari praktik keagamaan yang dilakukan di tempat ibadah. Tidak kita pungkiri bahwa saat ini sedang marak peningkatan radikalisme yang memunculkan konflik dan kekerasan sosial bernuansa agama. Tengok saja pilkada atau pilpres yang selaku diwarnai dengan konflik dan perpecahan berbasis SARA. Sudah menjadi hal melelahkan bagi siapa saja yang melihat dari konteks humanisme tentunya. Tindakan memaksakan pendapat, bahkan pada tindakan memobilisasi massa pada satu pandangan politik tertentu dengan nama agama. Well, bagi saya silakan saja apabila individu meyakini suatu pandangan tertentu mengenai politik (yang dibasiskan pada keyakinan agama), tetapi apakah TUHAN perlu dilibatkan dalam deprivasi politik? Sedangkan sebagai individu beragama kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Suci. Tuhan adalah Maha dengan segala Maha-NYA.

Sangat kompleks apabila melihat dari sudut pandang netral. Beberapa yang bisa dipandang secara kasat mata mengapa radikalisme bisa menjamur dan menjadi endemi sosial, yakni: Pertama, euforia kebebasan yang tidak mau peduli kepada pihak lain yang berakibat menurunnya toleransi; Kedua, fragmentasi politik dan sosial di kalangan elit yang berimbas pada grassroot dan menyebabkan konflik laten horizontal; Ketiga, tidak konsistennya penegakan hukum, terutama beberapa kasus konflik dan kekerasan sosial membawa atribut keagamaan; Keempat, disorientasi nilai dan norma sosial, ujung dari semuanya adalah kebimbangan individu dan ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemerintahan yang berakibat penyimpangan nilai dan norma sosial (bahkan nilai dan norma agama itu sendiri). 

Kelompok radikal sangat mudah memanfaatkan tempat ibadah yang tidak terurus dengan baik oleh masyarakat sekitar. Akan lebih gampang menyusupkan paham radikal melalui agama. Maka upaya menanggulangi radikalisme ini tidak cukup hanya dilakukan satu dua elemen saja, tetapi diperlukan semua elemen untuk bersinergi. Penguatan nilai norma Pancasila dan UUD 1945 sangat perlu diajarkan terus-menerus. Tidak cukup hanya di sekolah-sekolah, di dalam institusi dan keluarga pun perlu diperkuat. Peran keluarga dan masyarakat adalah yang paling dekat untuk membentengi dari propaganda radikalisme terselubung dalam praktik keagamaan. Masyarakat yang dapat mengawasi praktik keagamaan yang dilakukan di tempat ibadah yang ada di sekitar mereka. Pengurus tempat ibadah juga harus melibatkan masyarakat setempat sehingga apapun kegiatan keagamaan yang dilakukan atas sepengetahuan masyarakat sekitar.

Regards.

Membingkai Kabupaten Karanganyar Menjelang Satu Abad

source: www.karanganyarkab.go.id

Kabupaten Karanganyar adalah sebuah kabupaten yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 800,20 Km². Kabupaten ini terdiri atas 17 kecamatan yang masing-masing menyimpan potensi daerah yang mendukung kemajuan wilayah. Nama Karanganyar hampir tidak banyak dikenal oleh masyarakat yang tinggal di luar Pulau Jawa, memang. Namun, jika menyebut Gunung Lawu pastinya ingatan orang akan selalu melekat pada Kabupaten Karanganyar. Berbagai potensi alam dan peninggalan budaya dapat kita jumpai di lereng barat Gunung Lawu seperti: Grojogan Sewu Tawangmangu, Air Terjun Parang Ijo, Air Terjun Gumeng Jenawi, Air Terjun Jumog, Cumpleng, Sapta Tirta Pablengan, Telaga Madirda, Hutan Pringgodani, Hutan Sekipan, Hutan Gunung Bromo, Puncak Lawu, Candi Sukuh, Candi Cetho, Candi Kethek, Pura Saraswati, Pura Pamecekan, Situs Dayu, Situs Palanggatan, Situs Watu Kandang, Situs Menggung dan masih banyak lagi potensi keindahan alam, buatan, maupun peninggalan budaya di kabupaten ini, baik yang sudah dikelola dengan baik maupun yang masih dalam tahap untuk dikelola.

Perkampungan di lembah Gunung Lawu, Tawangmangu, Karanganyar. Source: Deni Kurniawan

Kejuaraan urban downhill di Tlogo Dlingo, Gondosuli, Tawangmangu. Source: www.facebook.com/IndonesianDownhill

Tanggal 18 November adalah tanggal yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Karanganyar. Setiap pemerintah daerah yang baru berlomba-lomba untuk menyemarakkan bulan November agar dapat menjadi pengingat bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar akan tanah kelahirannya. Bulan November tahun 2015 kemarin merupakan bulan momentum perayaan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-98. Angka 98 merupakan angka yang masih tergolong muda untuk ukuran kabupaten/kota. Ya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang usianya sudah di atas 100 atau bahkan 200 (misalnya Jakarta, Semarang, Palembang, Magelang, Medan, dll), tentu angka 98 masih merupakan angka yang terbilang muda. Meski terbilang angka yang muda, angka 98 adalah angka menuju pada usia satu Abad. Angka yang fantastis untuk usia manusia. Lantas apa saja pencapaian-pencapaian Kabupaten Karanganyar menjelang satu Abad usianya?

Menjelang satu abad usia Kabupaten Karanganyar, ada beberapa bingkai indikator pencapaian-pencapaian Kabupaten Karanganyar yang ingin saya tuangkan dalam tulisan saya di sini. Bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-97 dan ke-98 kemarin, saya pribadi sebagai bagian dari masyarakat melihat upaya baik dari pemerintah daerah dalam membenahi dan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Banyak terobosan dan ide-ide baru yang sebelumnya hanya menjadi wacana klasik bunga tidur masyarakat dan nampaknya sekarang sudah mulai diupayakan. Salah satu hal yang membuat saya semakin cinta dengan tanah kelahiran saya adalah mulai digaungkannya sejarah lokal Kabupaten Karanganyar. Ya, selama ini mungkin tidak banyak warga Karanganyar sendiri yang tahu bagaimana sejarah terbentuk dan tercetusnya nama 'Karanganyar'. Apalagi untuk mengenal sejarah-sejarah lokal perjuangan pemuda Karanganyar di masa penjajahan dulu. Masih banyak sejarah lokal yang tidak terekspos oleh pemerintah daerah setempat. Banyak pula potensi pariwisata, pertanian, perkebunan yang tidak tergarap dengan baik. Namun, dengan adanya visi dan misi baru yang dibawa oleh pemerintah daerah yang baru ini, sepertinya angin segar mulai berhembus. Setidaknya, kita harus menjadi bangsa yang menghargai dan menjunjung nilai-nilai lokal yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu. Berkembang sesuai dengan kemajuan jaman adalah tuntutan. Ya, tetapi menjaga eksistensi lokal serta nilai-nilai budaya yang sudah ada juga akan selalu mengingatkan kita akan: "Siapa kita, dari mana asal-usul kita, akan kemana kita menuju?".

Karnaval HUT RI ke-70 melintasi Jalan utama Lawu. Source: Deded Asmarahady

 

Gowes pagi di Lawu. Source: Choonwei Tay

Nama Karanganyar tidak terlepas dari perjuangan Raden Mas Said atau yang biasa kita kenal sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa. Saya sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa sejak tahun 2014 lalu, kisah perjuangan Raden Mas Said diangkat dalam sebuah tari kolosal. Bisa dikatakan dramatari lebih tepatnya. Alangkah indahnya jika tari perjuangan ini tidak hanya ditampilkan saat upacara hari jadi saja, atau hanya mengambil setting di alun-alun kota saja. Mengapa tidak digarap lebih serius untuk menjadi sebuah dramatari dalam sebuah panggung teatrikal terbuka secara khusus seperti Sendratari Ramayana di Candi Prambanan beberapa waktu sekali? Selain menarik jumlah wisatawan lokal maupun asing, saya rasa kita punya sejarah lokal yang sangat luar biasa untuk dikenang dan diceritakan kepada anak cucu kelak. Banyak nilai-nilai keteladanan yang bisa kita petik dari sejarah Raden Mas Said. Konsep 'manunggaling kawula gusti', sifat eling (ojo dumeh, hati yang mituhu), empan papan, amanah, keadilan, ketulusan, team work, prinsip-prinsip perdagangan dan ekonomi yang terintegrasi demi kesejahteraan rakyat, nilai kesusilaan, nilai keindahan, kecerdikan, kejujuran, serta nilai-nilai yang lain. Akan lebih baik apabila formulasi ajaran Tri Dharma yang digagas oleh Raden Mas Said mampu diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar:

1. Rumongso handarbeni (merasa ikut memiliki);
2. Wajib melu hangungkrebi/hanggondheli (kewajiban untuk membela dan mempertahankan);
3. Mulat sariro hangroso wani (kesadaran dan keberanian untuk melakukan koreksi diri/otokritik).

Sebagai wilayah yang menyimpan banyak potensi dan dianugerahi kemerdekaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab untuk mewarisi jiwa semangat dan kepahlawanan dari leluhur. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada dengan penuh ambeg paramarta artinya tidak konsumtif, tidak merusak alam dan tatanan budaya sendiri. Kita memiliki tanggung jawab untuk membangun dan membenahi tatanan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Sekadar menjadi "Maju dan Sehat" saja tidak cukup, kita harus menjadi daerah yang sehat, cerdas, bermartabat, berperadaban, berkemajuan dan berkarakter. Apa artinya maju bila tak berautentik? Think global, act local. Mengapa kita tidak belajar dari mentalitas masyarakat Jepang? Meski mereka dituntut untuk menjadi negara maju, bukan berarti mereka meninggalkan budaya lokalnya begitu saja. Justru mereka bangga pada apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya, sebab nilai sejarah selalu mengandung pesan moral bagi kehidupan selanjutnya. Penetrasi kecepatan teknologi dan informasi dunia dapat mengubah perilaku sosio-kultural masyarakat lokal. Itu mengapa, saya pribadi sangat mengharapkan bagi pemerintah daerah yang sekarang dan selanjutnya untuk menanamkan nilai-nilai lokal kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar dimulai sejak dini. Sekarang, banyak inovasi-inovasi di bidang teknologi dan informasi, semakin baik apabila dapat dimanfaatkan bagi siar/gaung kepada masyarakat.

Tengok saja Kabupaten Sukoharjo yang berbenah dengan wilayah satelitnya, Solo Baru. Investor berdatangan untuk beramai-ramai membangun 'kota baru' yang penuh dengan mall, kawasan pemukiman elite, hotel-hotel dan pusat perekonomian lainnya. Andaikata Kabupaten Karanganyar ingin menata sebuah kawasan seperti Solo Baru, hal ini tidak mustahil. Namun, perlu diingat pula bahwa Kabupaten Karanganyar tidak harus mendorong pertumbuhan masyarakat menjadi konsumtif, mengapa tidak kita berbenah menjadi kota produktif? Banyak hal yang bisa dibenahi terkait sumberdaya yang ada di Kabupaten Karanganyar, ambillah contoh bidang pariwisata. Selama ini masyarakat Karanganyar sendiri masih terlihat 'kurang bangga' dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar, yang padahal, kita punya banyak potensi alam yang indah di kaki Gunung Lawu. Ini adalah salah satu berkah alamiah terkait dengan posisi geografis. Seharusnya, pemerintah bisa menggenjot potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Misalnya, mengapa tidak kita kembangkan pariwisata kreatif di Kabupaten Karanganyar dengan menampilkan berbagai potensi budaya, tari-tarian, hasil kerajinan masyarakat dan lain-lain dalam sebuah event budaya? Bukan lantas menjiplak ide dari daerah lain lalu mengada-ada. Tapi sumberdaya-sumberdaya penting yang kita miliki bisa berpotensi besar apabila digarap dengan sungguh-sungguh.

Demikian halnya dengan bidang pertanian, hasil pertanian yang baik pun bisa membuat suatu daerah menjadi swasembada pangan bagi daerah-daerah di sekitarnya, tentu apabila diproyeksikan dengan baik. Satu hal yang membuat saya optimis adalah Kabupaten Karanganyar masih memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Beruntungnya kita tinggal di daerah yang subur, tanah yang baik untuk pertanian dan perkebunan, serta sumber mata air yang melimpah. Namun, seiring dengan pertumbuhan manusia yang semakin cepat, sudah banyak pula wilayah pertanian dan perkebunan yang kemudian beralih menjadi lahan perumahan. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang daerah dengan baik agar Kabupaten Karanganyar tidak kehilangan lahan potensial untuk pertanian dan perkebunan, dimulai dari sekarang tentunya. Ambil contoh tetangga terdekat, Kota Surakarta, semakin pesat pertumbuhan ekonomi penduduknya, semakin menipis pula lahan pertanian yang ada. Lahan pertanian menjadi barang yang amat mahal dijumpai karena tergerus oleh modernisasi kota yang tidak seimbang dan pertumbuhan penduduk. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya di segala aspek (tidak hanya mengacu pada satu aspek saja), saya yakin bahwa visi yang ingin dicapai oleh pemimpin yang baru yakni "Maju dan Sehat" akan dapat terwujud. Jika petani kita sejahtera, ini bisa menjadi indikator penting kemajuan daerah. Satu hal lagi yang khas dari pertanian (mungkin lebih ke arah bidang agrofarmasi tepatnya) yakni tanaman obat Tawangmangu. Lihat, kita sudah punya balai penelitian dan pengembangan untuk tanaman obat dan industri farmasi. Mengapa tidak kita angkat Kabupaten Karanganyar dengan pengembangan tanaman obat dan ramuan tradisionalnya? Bukan karena latah mengikuti daerah tertentu, tetapi memang kita sudah punya lahan yang bisa dikembangkan.

Bupati Karanganyar, Bapak Juliyatmono sedang menilik persawahan. Source:  www.solopos.com

Jalur pedestrian di Jalan utama Lawu. Source: www.suaramerdeka.com

Membangun infrastruktur tentu membutuhkan anggaran yang besar dan perlu pengerjaan yang lumayan menyita waktu. Tetapi, penataan pembangunan infrastruktur yang baik bisa menjadi investasi jangka panjang bagi daerah. Penataan dan pembangunan kawasan Taman Pancasila dan alun-alun menjadi harapan optimis bagi wajah baru Kabupaten Karanganyar yang rapi, bersih dan sehat. Bicara mengenai kawasan alun-alun tiga/empat tahun yang lalu, saya mempunyai cerita tersendiri mengenai premanisme di sana, sebab pada waktu itu kawasan alun-alun masih sepi dan kurangnya penerangan lampu-lampu kota. Kawasan itu dulunya lebih terkenal sebagai tempat mangkal anak-anak muda yang condong dengan stereotype negatif. Namun kini, alun-alun sudah kembali pada fungsi semula sebagai public sphere bagi seluruh warga Karanganyar. Baik dari anak kecil hingga orang tua pun bisa menikmati kawasan ini sebagai ruang publik yang nyaman. Pembangunan plasa alun-alun dan sidewalk sepanjang Jalan utama Lawu menjadikan Kabupaten Karanganyar terlihat lebih rapi tertata. Tentu semua masyarakat juga bergembira dengan terwujudnya proyek fly over Palur yang bakal dibuka sebentar lagi. Semoga fly over bukan hanya sekadar wujud 'gagah-gagahan' dari pemerintah daerah, tetapi benar-benar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah faktor lain sebagai penunjang penting kemajuan ekonomi suatu daerah. Meski begitu, beberapa akses menuju daerah harus diperbaiki dan ditambah. Seperti jalan Ngargoyoso menuju Candi Cetho yang masih banyak jalan berlubang, jalan bergelombang di jalur lingkar selatan (Tegalgede-Papahan), jalan berlubang di sepanjang Gaum-Kaliboto dan mungkin di beberapa daerah lain yang masih harus diperhatikan aksesnya. Juga masalah kurangnya penerangan jalan masih menjadi pemicu angka kriminalitas di beberapa titik.

Uji coba fly over Palur. Source: @binamargajateng

Fly over Palur, Karanganyar dilihat dari atas. Source: www.sindonews.com

Pendidikan di Kabupaten Karanganyar berkembang dengan cukup baik, dilihat dari penghargaan/reward yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada siswa-siswa berprestasi di Kabupaten Karanganyar dengan menyokong bantuan pendidikan tinggi, pendidikan gratis juga meringankan beban ekonomi orangtua dari semua lapisan. Namun, yang perlu diingat bahwa pendidikan gratis bukan lantas menjadikan orangtua dan guru bisa berlaku seenaknya. Orangtua juga harus menyadari akan kebutuhan buku dan seragam bagi anak-anaknya, sedangkan guru juga harus menyadari bahwa pendidikan gratis bukan lantas menjadikan guru malas mengajar/berinovasi karena alasan tidak adanya alokasi dana untuk sekolah. Sekolah juga harus menyadari bahwa mereka harus tetap memberikan hak siswa untuk mendapat fasilitas yang baik, nyaman dan mendukung. Semangat para pemuda Karanganyar untuk belajar hingga pendidikan tinggi juga termotivasi dengan baik, bisa kita lihat dari naiknya angka pemuda-pemudi daerah yang diterima Perguruang Tinggi Negeri favorit dari tahun ke tahun. Berkembangnya ruang kreativitas bagi komunitas-komunitas baik seni, pecinta alam dan lingkungan, pecinta binatang, komunitas sosial, komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan lain sebagainya.

Kesehatan adalah masalah urgent bagi setiap manusia. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat adalah kewajiban bagi pemerintah daerah. Bersama peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-98 kemarin, pemerintah daerah bekerjasama dengan BPJS untuk men-cover kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar masih perlu peningkatan, keberadaan Puskesmas di daerah-daerah juga perlu dioptimalkan keberadaannya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, RSUD Karanganyar harus berbenah dalam persaingan pelayanan kesehatan dengan pihak swasta khususnya di wilayah Karanganyar sendiri. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit adalah mutlak bagi syarat pelayanan kesehatan yang baik.

Lautan manusia di Konser Iwan Fals pada puncak Hari Jadi Karanganyar ke-98, source: akun instagram drummer Yose Kristian

Selebihnya, perayaan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar oleh pemerintah daerah dua tahun belakangan ini adalah sebuah progres baik dan mendapat sambutan positif dari semua lapisan masyarakat. Hiburan, siapa yang tidak menyukai hiburan? Semua tentu terkadang merasa jenuh dengan aktivitas monoton berminggu-minggu dengan pekerjaannya masing-masing (bertani, berkebun, beternak, aktivitas di kantor, aktivitas pekerja sosial, aktivitas wirausaha, berdagang, dll), bentuk pertunjukan seperti mengundang artis ibukota tentu menjadi hiburan menarik bagi masyarakat. Hiburan yang bisa dinikmati oleh semua lapisan, tidak hanya diisi dengan pertunjukan musik yang hanya diikmati oleh pemimpin saja (Pemimpin berkaraoke berdendang ria, masyarakatnya hanya 'terpaksa' menonton sambil memble. Well....It's soooo old).

Parahnya kebakaran hutan Lawu 2015 kemarin yang sempat menewaskan 7 pendaki. Source: www.detik.com

Seperti konser Iwan Fals kemarin, menurut saya adalah pilihan bijak dari pemerintah daerah apabila ingin menunjukkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pesan-pesan sosial dan pesan-pesan cinta lingkungan. Sebab Om Iwan Fals adalah salah satu artis ibukota yang menjadi ikon duta lingkungan dan duta untuk masalah sosial. Kebanyakan lagu-lagu Iwan Fals dapat dinikmati dan diterima oleh tidak hanya pemuda tetapi juga orangtua. Kedatangan Iwan Fals ke bumi Karanganyar tentu membawa pesan positif bagi permasalah lingkungan dan permasalahan sosial di Kabupaten Karanganyar (Sebagai contoh: kebakaran hutan lawu dan penanganan dengan penghijauan kembali; pesan pemerintahan yang bersih dan jujur, pesan sosial mengenai pemuda yang membangun bangsa, dll). Menurut saya tidak ada yang sia-sia sepanjang itu dapat dinikmati oleh  semua lapisan. Bukan hanya menuruti kehendak pemimpin atau kehendak satu kelompok tertentu. Toh, apa yang sudah masyarakat berikan dalam bentuk pajak, restribusi dan lain-lain, kembali bermanfaat untuk masyarakat. Demikian pula dengan event-event lainnya yang tentu berkembang ke arah positif, tentu ini akan memicu semangat bagi warga Karanganyar untuk lebih produktif dan berkreasi.

Regards,

Bening Rahardjo

Ps: Anda bisa melihat beberapa pesona Kabupaten Karanganyar dalam akun instagram saya, atau juga bisa melihat update Kabupaten Karanganyar melalui akun facebook Karanganyar Tenteram (https://www.facebook.com/lawu.karanganyar) bisa dilihat di contact. Jangan lupa berkunjung ke Karanganyar ya! :)

Responding To Sexual Violence in Conflict Areas

"Para prajurit membakar desa-desa kami. Mereka menembak suami dan saudara-saudara kami, membakar rumah-rumah kami. Mereka berhenti untuk menunggu suara bayi kami menangis. Ketika mereka menangis, tentara datang ke ratapan bayi-bayi itu. Mereka membunuh bayi kami. Mereka memperkosa kami..."

 - Wanita suku Mayan di Guatemala, korban pemerkosaan di daerah konflik.

Setiap konflik antarnegara, antardaerah maupun antargolongan tentu selalu membawa dampak kerugian dan kekerasan kepada warga sipilnya. Wilayah konflik adalah wilayah yang rentan terhadap kekerasan, terutama terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual berbasis gender sering digunakan sebagai alat perang untuk menyerang perempuan dan anak-anak. Seringkali dalam keadaan darurat seperti perang dan konflik, negara tidak mempunyai cukup sumberdaya untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga sipil. Besarnya angka kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh konflik berkepanjangan yang membawa wilayah atau negara tersebut pada krisis kemanusiaan. Kekerasan seksual dalam wilayah konflik bersenjata mempunyai berbagai macam motif dalam aksinya. Oleh karena hal ini dianggap sebagai senjata yang efektif untuk menghancurkan mental lawan misalnya, ataupun menghancurkan moral individu, keluarga maupun kelompok tertentu. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, semakin memperkuat stigma yang menimbulkan rasa trauma, malu, ketakutan dan beban, sehingga para korban tidak berani melaporkan kejahatan seksual yang telah diterimanya. 

Trauma perkosaan sangat sulit untuk diatasi. Mereka, para korban kekerasan seksual itu, mempunyai berbagai macam rasa trauma yang sama. Namun, mereka menghadapi rasa trauma itu dengan caranya masing-masing. Pada rasa trauma yang mendalam itu, tidak seorang pun yang mampu mengerti. Tetapi dengan keberanian dan ketabahan banyak korban, beberapa dari mereka mampu bertahan dengan pengharapan hidup yang meski tidak seperti sebelumnya. Bagi korban kekerasan seksual yang tidak kuat mental, tidak jarang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya ketimbang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, atau trauma psikologis yang hebat, bahkan rawan terkena penyakit seksual menular. 

Masing-masing dari kita, mempunyai tugas untuk menjadi pegiat kerja advokasi untuk perubahan besar dalam jangka panjang, demi penegakan hak asasi perempuan dan anak-anak. Jika hati nurani Anda masih angkuh untuk bersikap apatis terhadap isyu ini, bukankah kita semua terlahir dari seorang perempuan? Kekuasaan dan kepentingan seringkali membuat manusia lupa bagaimana caranya menjadi manusia, mereka diliputi kerakusan naif, menyiksa perempuan dan anak-anak dengan teror mental. Apapun bentuknya, konflik adalah potret krisis dalam berbagai macam dimensi manusia. Bahkan dalam keadaan darurat, militer yang seharusnya menjadi pelindung, seringkali malah menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Lantas, pada situasi konflik, siapa lagi yang bisa kita beri kepercayaan?

Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contoh kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam wilayah konflik. Kita tentu ingat, bagaimana kasus etnis tahun 1998-1999, kasus di Aceh, Poso, Maluku dan Papua di saat genting-gentingnya. Perempuan dan anak-anak terbungkam dalam nanar yang tak seharusnya mereka rasakan. Lantas bagaimana pemerintah kita memberi pendampingan pada para korban kekerasan seksual pasca konflik? Tentu saja negara mempunyai kewajiban dalam upaya pemulihan, bukan hanya pemulihan dalam jangka pendek. Pemulihan ini mempunyai makna dalam dan luas, serta dibutuhkan konsistensi. Penting untuk melihat kebutuhan terkait pencegahan dan penanganan para korban kekerasan seksual, tidak hanya oleh masyarakat dan korban, tetapi juga didukung oleh eksekutif dan legislatif, terkait rumusan strategis dan implementatif untuk mencegah terjadinya hal yang sama di kemudian hari.

Dua hal mendasar yang tertinggal pasca konflik. Pertama, tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, semacamnya, tidak ada kejelasan hukum sampai sekarang. Kedua, akses semua layanan kesehatan baik psikologis maupun fisik bagi para korban, yang masih kurang. Organisasi hak Amnesty Internasional merangkum ini menjadi beberapa indikator, seperti: berapa banyak tentara yang melakukan kekerasan seksual? Seberapa besar pos dalam anggaran suatu negara untuk membantu korban kekerasan seksual di bidang ekonomi, sosial, psikologi dan sektor hukum? Apakah setiap pemerintahan telah menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325, mengenai keikutsertaan perempuan dalam perundingan perdamaian, serta perlindungan bagi perempuan di wilayah konflik? Apakah kita telah memperhatikan testimoni atau kesaksian dari para korban? Apakah ada investigasi terkait kekerasan tersebut? Apakah korban kekerasan seksual memiliki akses pada pelayanan medis secara gratis sebagai upaya pemulihan? Berapa banyak jumlah perempuan pekerja medis dalam upaya pemulihan tersebut? Serta lain-lainnya. 

Tidak ada sistem universal terkait layanan yang tersedia untuk pemulihan korban kekerasan seksual. Bentuk layanan itu bervariasi dari masyarakat untuk masyarakat. Pertama, pada tingkat intervensi individu: berupaya untuk memperbaiki konsekuensi yang dihadapi korban individu. Kedua, di tingkat masyarakat: berupaya untuk mengubah sistem stigma masyarakat atas korban kekerasan seksual. Hanya itu yang biasa kita temui. Konseling dan dukungan oleh kelompok sesama mungkin menjadi layanan yang paling digunakan oleh perempuan korban kekerasan seksual, untuk berbicara tentang perasaan mereka. Tapi hampir tidak ada studi lanjut terkait evaluasi untuk layanan tersebut. Saat ini tidak ada cara yang jelas untuk mengukur pemberdayaan wanita-wanita dan anak-anak korban kekerasan seksual. Khususnya, di Indonesia. Terus terang, banyak dari kita yang tidak peduli tentang masalah ini. Sayangnya, kita justru sengaja memilih untuk tidak peduli tentang isyu ini. 

Kita, tidak boleh menolak lupa pada kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak-anak di daerah konflik. Hal ini agar tidak berulang, agar tidak menjadi rantai nanar yang terus berulang dalam setiap konflik. Pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak konstitusional perempuan dan mengembangkan mekanisme bagi penegakannya melalui peraturan-peraturan daerah. Khusus wilayah konflik, pemerintah harus segera melakukan dialog dengan masyarakt setempat secara damai, bermartabat dan memastikan jaminan keamanan dengan cara pendekatan untuk menghentikan kekerasan. Masyarakat, khususnya lembaga sosial, agama, budaya perlu meningkatkan peran aktifnya dalam dukungan relawan demi pemenuhan rasa keadilan bagi korban, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, tanpa membatasi ruang gerak perempuan korban kekerasan seksual.

Kita, tidak boleh menolak untuk berempati dan peduli kepada kasus yang menodai adab dan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar kita. Jika kita bersikap acuh, layakkah kita hidup dengan predikat 'manusia'? Kita bisa menjadi aktor-aktor dalam upaya advokasi, setidaknya untuk orang-orang di sekitar kita, maupun dalam lingkup luas.

Regards,

Bening Rahardjo

Read more for English Version

Kabinet Kerja Bapak Jokowi - JK (2014-2019)

Kemarin (Minggu, 26 Oktober 2014) tepat pukul 17.00 WIB, kita telah menyaksikan bersama Bapak Jokowi sudah mengumumkan nama-nama calon menteri yang sedianya akan dilantik siang hari ini (27 Oktober 2014). Sesaat pengumuman, saya sempat tertinggal beberapa menit menyaksikan siaran langsung di televisi. Namun, saat sesi foto Bapak Presiden Jokowi dengan calon-calon menteri, saya berteriak girang kepada Ibu yang ada di sebelah saya.

"Ibu! Itu kan Profesor Pratikno!! Kok, kok...Pak Pratikno ada di sebelah Pak Jokowi....?"

Ibu saya hanya menjawab pelan "Hla memang, Pak Pratikno terpilih jadi Mensesneg Kabinet Kerja Jokowi"

Waw! Bangga sekali ada warga Fisipol UGM yang terpilih sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi ini. Ketika di tahun-tahun saya kuliah dulu, Prof Pratikno adalah dekan saya di Fisipol, kemudian tahun 2012 beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Rektor. Sebagai mantan warga UGM saya juga merasakan perubahan-perubahan positif dari Rektor sebelumnya ke Rektor baru. Jadi ketika saya melihat beliau berdiri sebagai calon menteri baru di sebelah Bapak Presiden, saya merasa beliau layak terpilih karena kredibilitas dan pengabdiannya yang tinggi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya, Bapak Presiden Jokowi menamai kabinet yang dibentuknya dengan nama sederhana namun sarat makna, yakni "Kabinet Kerja". Kata "kerja" di sini bukan hanya sebuah kata benda yang berarti pasif, namun kata kerja yang berarti aktif. Semoga dengan nama sederhana yang sarat makna ini, para calon menteri yang terpilih oleh Bapak Jokowi benar-benar mampu bekerja secara nyata seperti visi Bapak Presiden, "Kerja, kerja dan kerja!". Semoga nama-nama baru yang terpilih sebagai calon menteri dalam kabinet ini juga betul-betul bisa membantu Sang Presiden membawa perubahan baru bagi bangsa Indonesia.

Saya lihat ada beberapa nama calon menteri dari almamater UGM. Kalau saya tidak salah lihat kemarin sore, selain Prof Pratikno sebagai Mensesneg, ada Dr.Ir Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ada Ibu Retno L P Marsudi lulusan HI Fisipol juga sebagai Menteri Luar Negeri; dan yang paling terlihat jelas ada Bapak Anies Baswedan, P.hD sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah. Selain itu, kabar gembira untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah menengah pastinya adalah nama calon menteri baru yang betul-betul sudah fasih malang-melintang sebagai aktivis dalam dunia pendidikan. Khususnya lagi, di dalam kabinet yang baru ini pendidikan dasar dan menengah juga telah terpisah dari pendidikan tinggi. Semoga ini bisa menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia yang selama ini hanya diisi dengan uji coba (berganti-ganti) sistem pendidikan yang berimbas besar tentu saja kepada siswa. Saya ingat dalam ujian SMP dulu, saya sudah menemui sistem pendidikan baru. Belum ada dua tahun di SMA, saya juga menemui perubahan sistem pendidikan lagi. Pastinya, saya yakin ini juga dirasakan oleh adik-adik yang tengah duduk di bangku sekolah dasar dan menengah.

Berikut adalah daftar lengkap nama-nama lengkap dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi (2014-2019):

Kabinet Kerja (2014–2019)
Presiden: Joko Widodo | Wakil Presiden: Jusuf Kalla
Menko Polhukam: Tedjo Edhy Purdijatno Mendagri: Tjahjo Kumolo Menlu: Retno Marsudi Menhan: Ryamizard Ryacudu Menkumham: Yasonna Laoly Menkominfo: Rudiantara Menteri PANRB: Yuddy Chrisnandi
Menko Perekonomian: Sofyan Djalil Menkeu: Bambang Brodjonegoro Menperin: Saleh Husin Mendag: Rachmat Gobel Mentan: Amran Sulaiman Menaker: Hanif Dhakiri Menkop UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Menteri BUMN: Rini Soemarno Menteri PU dan Pera: Basuki Hadimuljono Menteri Agraria & Tata Ruang & Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan MenLH & Hut: Siti Nurbaya Bakar
Menko Maritim: Indroyono Soesilo Menhub: Ignasius Jonan Menteri KP: Susi Pudjiastuti Menpar: Arief Yahya Menteri ESDM: Sudirman Said
Menko SDM dan Budaya: Puan Maharani Menkes: Nila Moeloek Mensos: Khofifah Indar Parawansa Menag: Lukman Hakim Saifuddin Menteri PPPA: Yohana Yembise Mendes, PDT & Trans: Marwan Ja'far Menpora: Imam Nahrawi Menbuddiksar: Anies Baswedan Menristek & Dikti: Muhammad Nasir
Mensesneg: Pratikno Menteri PPN/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago Jaksa Agung : Andhi Nirwanto (Plt) Panglima TNI: Moeldoko Kapolri: Sutarman

Selamat bekerja Kabinet Kerja, semoga amanah untuk membangun bangsa Indonesia seutuhnya!

Regards,

Bening Rahardjo

The Indonesian New President: Mr. Joko Widodo / Mr. Jokowi

Indonesian New President 2014-2019, Mr. Joko Widodo

Kemarin kita bangsa Indonesia telah menyaksikan bagaimana proses serah-terima jabatan Presiden Indonesia ke-7 yang berlangsung di gedung MPR. Ya, Ir. H. Joko Widodo telah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Ada rasa haru melepas mantan presiden yang sudah memberikan kontribusi selama 10 tahun terakhir ini. Namun, euforia masyarakat atas presiden baru juga terasa sekali, terlihat dari bagaimana Presiden Joko Widodo dikirab dari gedung MPR menuju Istana Merdeka dengan diiringi lautan manusia di sana. Mereka semua bersuka cita menyambut Presiden ke-7 Republik Indonesia. Memang sosok presiden baru ini menarik banyak perhatian rakyat Indonesia dan dunia internasional karena beliau berasal bukan dari kalangan elite tertentu ataupun militer. Beliau hanyalah sosok biasa yang berprofesi awal sebagai seorang pengusaha furniture kecil yang kemudian berkembang dan meneruskan awal karir politiknya sebagai Walikota Surakarta. Sosok Bapak Joko Widodo jauh dari ekspos media sampai pada saat beliau kemudian dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun lalu. Mengenai profil Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa kita telusuri salah satunya melalui wikipedia. Namun, hal-hal kecil yang jauh dari ekspos media akan selalu terkenang tidak hanya oleh orang-orang terdekatnya, tetapi juga masyarakat Solo--seperti saya pribadi.

The situation when the 7th President being paraded by a horse-drawn carriage through the crowd

Saya cukup bangga ketika melihat proses serah-terima jabatan Presiden Republik Indonesia kemarin, bukan karena saya adalah pendukung Bapak Joko Widodo kala masa kampanye presiden. Saya berbicara dalam politik netral di sini. Saya merasa bangga karena setidaknya, saya pribadi telah menjadi saksi dan mendokumentasikan perjalanan kesuksesan kepemimpinan seorang Bapak Joko Widodo semasa menjabat sebagai Walikota Surakarta dalam sebuah penelitian skripsi mendalam mengenai Kota Surakarta masa itu. Saya sudah menyaksikan sendiri dari kampung ke kampung yang dibenahi sedikit demi sedikit oleh Bapak Joko Widodo. Bagaimana transformasi kebijakan birokrat yang kaku dan berbelit-belit menjadi lebih lunak dan nyaman. Saya juga merasakan kemudahan dalam mengurus perijinan penelitian dan bahkan bagaimana kompleksitas instansi-instansi yang harus saya kunjungi dalam memperoleh data, itu menjadi jauh lebih mudah hanya dengan berbekal 'visitor card'. Beliau memang mengutamakan pelayanan masyarakat, ketimbang tetek-bengek alur birokrasi yang berbelit-belit dan non-efisiensi. Sungguh jauh sekali perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo sebagai Walikota saat itu, hal ini bisa Anda buktikan sendiri dengan bertanya kepada mulai dari para pedagang di Pasar Klithikan Semanggi, tukang becak yang mangkal di sekitar Alun-Alun Utara Surakarta, pedagang di Pasar Legi maupun Pasar Gede, sopir taksi yang biasa beroperasi di sekitar Stasiun Solo Balapan, warga di Kelurahan Kestelan, warga di sekitar Kali Pepe di Kelurahan Sangkrah, warga di sekitar pemukiman Silir, hingga elite-elite dan seniman besar Surakarta. Siapa yang tidak mengenal Bapak Joko Widodo yang sangat familiar dengan nama Jokowi sejak dulu? Bahkan jauh sebelum nama Jokowi terendus media nasional, sosok itu sudah sangat melekat dengan masyarakat Solo. Saya ingat sekali, dulu ketika mengangkat judul penelitian ini, salah satu dosen penguji saya bahkan mengejek habis-habisan sosok Jokowi sebagai Walikota Surakarta. Namun, menurut saya itu adalah awal dari menanjaknya karir politik Bapak Jokowi. Terbukti dengan award internasional yang dia peroleh sebagai Walikota Terbaik ke-3 Dunia dari The City Mayors Foundation. Saya meneliti di lapangan secara langsung dan turut menyaksikan perubahan-perubahan signifikan pada setiap lapisan masyarakat Kota Surakarta saat itu. Itulah mengapa, saya sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan dunia internasional atas keberhasilan dia mempimpin sebagai Walikota Surakarta saat itu.

Begitu mahirnya Bapak Joko Widodo saat itu mengemas potensi Kota Surakarta dalam rencana-rencana strategis yang baik, sehingga masalah-masalah utama seperti: pencemaran sungai; kepadatan penduduk; kemiskinan; tanah pertanian yang menyempit; dan sistem drainase yang buruk, mampu diminimalisir dengan baik. Di masa kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta, banyak kebijakan-kebijakan dan program-program baru yang begitu sukses dikenal dan berjalan baik di masyarakat hingga sekarang seperti: program BPKMS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta) dan PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) yang didasarkan kepada cluster system; program PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) terpadu yang mencocokkan status ekonomi keluarga dengan bantuan perlindungan dari pemerintah agar lebih prioritas dan tepat sasaran; program PODES (Program Pendataan Wilayah Administrasi Desa) yang mengintegrasikan dan mengumpulkan data kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang ada di tiap-tiap kampung. Semua program dan kebijakan yang dijalankan tidak terlepas dari indikator IPM Kota Surakarta sendiri.

Strategi komunikasi Bapak Joko Widodo memang tidak perlu diragukan lagi. Masih begitu teringat bagaimana beliau melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pedangan kaki lima Banjarsari yang enggan direlokasi ke Pasar Klithikan Semanggi. Bahkan penolakan keras melalui demonstrasi maupun vandalisme tidak membuat Bapak Joko Widodo marah, beliau malah mengundang para tokoh pendemo dalam jamuan makan dan membahas dengan kepala dingin. Saya teringat dengan gugon tuhon masyarakat Jawa bahwa "Wong Jowo iku yeng dipangku, mati". Ternyata benar adanya. Cara-cara manusia yang memanusiakan manusia lain, akan selalu diterima, karena pada dasarnya orang-orang yang berteriak adalah orang-orang yang ingin didengar dan diperhatikan. Beliau juga mengerti sekali bagaimana melakukan pendekatan masalah-masalah penataan pemukiman liar di sekitar bantaran sungai karena beliau pun pernah mengalami penggusuran ketika rumahnya harus dijadikan terminal waktu beliau kecil. Kegiatan-kegiatan di bidang seni dan pariwisata selalu diberi ruang untuk berkreasi, dikemas sedemikian indahnya dalam event-event yang tidak hanya berskala nasional tetapi juga internasional. Memang bisa dibilang bahwa Bapak Joko Widodo sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Surakarta. Beliau memberi ruang khusus untuk pagelaran-pagelaran seni di ruang publik, seperti di Taman Sekartaji dan Ngarsopuro. Penataan city walk dan area internet publik bisa dinikmati masyarakat. Penataan Taman Balekambang yang semula mangkrak dan tidak terawat, juga menjadi primadona kembali atas peran besar Sang Presiden ke-7 ini. Ini bukan hanya dukungan omong kosong semata, tetapi beliau juga melakukan sinkronisasi sumberdaya yang tersedia dengan mekanisme perijinan dan penataan pertumbuhan kota dalam Perda RTRW melalui skenario kebijakan pembangunan yang lebih responsif. Di samping itu, penambahan dan perbaikan pada moda transportasi juga sangat diperhatikan oleh beliau, agar wisatawan maupun tamu yang berkunjung ke Kota Surakarta merasa nyaman. Bahkan tidak jarang beliau melakukan personal selling kepada para stakeholders maupun tamu-tamu dari negara lain sebagai calon investor.

Di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Walikota saat itu, beliau bukan hanya menampuk tanggung jawab di atas pundak seorang diri, tetapi disadarinya betul bahwa peran serta para pelaku bisnis dan swasta serta peran dari masyarakat umum sangatlah penting dalam mendukung kesuksesan setiap-setiap kebijakan yang diambilnya. Jadi kesimpulan saya, partisipasi seluruh elemen masyarakat Kota Surakarta adalah yang menjadi kunci kesuksesan pemerintahan Bapak Joko Widodo yang menjabat sebagai Walikota Surakarta saat itu. Namun, dibalik pemimpin besar pasti ada kekurangan-kekurangan pula yang tidak luput dari pandangan kita. Apabila sekarang Bapak Joko Widodo telah resmi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, tentu perlu dukungan kita semua dari berbagai elemen agar Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinannya mampu menjadi Indonesia yang lebih baik, seperti contoh kecil Kota Surakarta yang telah saya gambarkan tadi. Pentingnya peran seluruh elemen ini juga seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di Istana Merdeka kemarin.

Look how humble he is when he is interviewed by media

Menilik dari retorika, memang sosok Presiden Joko Widodo tidak sama apabila dibandingkan dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi bukan dalam tempatnya apabila kita membanding-bandingkan pribadi satu dengan yang lain, yang pasti tidak sama. Setiap pemimpin mempunyai karakteristik masing-masing dalam memimpin, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jika secara penggunaan bahasa internasional Bapak Joko Widodo masih lemah, saya rasa itu masih bisa di-cover dengan 'bilingual translator' yang akan mendampinginya nanti. Tetapi, yang saya yakin adalah 'gaya blusukan dan pendekatan yang memanusiakan manusia' ala sosok Jokowi itu tidak akan pernah hilang meskipun beliau telah menjadi orang nomor satu di negeri ini. Saran saya kepada keluarga Bapak Joko Widodo, mungkin harus dibiasakan mulai sekarang untuk menghadapi media. Tidak hanya media lokal saja kali ini, tetapi media skala nasional dan bahkan internasional. Bagaimanapun keluarga orang nomor satu di negeri ini akan selalu dipandang dalam setiap tutur, sikap dan lain-lainnya. Itu pasti. Tidak mungkin untuk dihindari, karena bagaimanapun Presiden juga butuh media sebagai rekannya. Tinggal bagaimana mengelola 'bentuk rekanan' ini agar terasa ingin 'kaku' atau sedikit lebih 'lunak' namun tetap tidak meninggalkan etika bermedia, semua tergantung kepada Presiden pula. Memang, Bapak Joko Widodo dikenal dekat dengan media. Namun, pihak media juga harus mengingat bahwa sekarang posisi seorang 'Jokowi' yang kini sudah bukan lagi dalam kapasitas sebagai Gubernur atau Walikota, tetapi seorang Presiden. Sehingga, penyebutan-penyebutan yang terkadang 'un-formal' juga harus disesuaikan sebagaimana mestinya untuk seorang Kepala Negara. Ibu Iriana Joko Widodo yang semula hanya ibu rumah tangga biasa, kemudian menjadi isteri Walikota, isteri Gubernur dan kali ini menjelma sebagai Ibu Negara, tentu harus banyak menyesuaikan diri juga. Begitu pula dengan putera-puteri beliau, yang mau tidak mau kehidupannya akan banyak diperhatikan oleh masyarakat luas. Tetapi saya pribadi berharap keluarga ini akan tetap menjadi keluarga yang humble dan jauh dari kepentingan-kepentingan elite politik yang menyimpang. Mari bersama mengawasi jalannya pemerintahan yang baru agar Indonesia menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Mr President, Mr. Jokowi and The First Lady, Mrs. Iriana Jokowi and their children: Raka, Kahiyang and Kaesang

Selamat bertugas Bapak Joko Widodo, Presiden kami yang baru. Semoga tetap amanah selama lima tahun kepemimpinan ke depan. Membawa gaung nama baik Indonesia di mata internasional.

Regards,

Bening Rahardjo

Convo: Ga*a Tonight

"Just to be clear, I am not standing for any side.

But I can telling you, that I am standing for women and children."

Mr. X: It's amazing that so few have been killed in Ga*a after so many sorties. I applaud the I*F's professionalism & humanity.

Me: Excuse me? So few? Humanity? Do you see how many children always become victims there, Sir? And you called it humanity by killed people?

Mr. X: You don't attack 500+ targets in 36 hours with 400+ tons of explosives and only kill 38 people by accident. Ha*as's use of human shields contributed to that number. Immoral and a war crime.

Me: First to be clear, I am not standing for Ha*as or I*F. Is humanity just hanging on weapon, Sir?  Is there any humanity by the word of "war"?

Mr. X: Absolutely. In war one can choose to behave humanely as we've discussed, or not, I*IS for example...Read and tell me who is more humane...? Victims of Ha*as who have brainwash the children to commit suicide for Allah. Mu*lims killing each other.

Me: In spite of influence new generation by science & technology, it's all just about "how to be & treat other as HUMAN". That's all. Humanitarian issue is sensitive conversation. Leave all the attributes and issues of religion, ethnicity and region if we want to achieve it. Human is blood. Blood is blood. Blood has no name. Blood has no religion. Blood has no region. Blood has no language and ethnic. Not because I wear this scraf then I stand for Ga*a. NO. It's all just about human.

I don't care people called me ass*ole or what. I don't care if even I bullied by you or what. At least, I can say that I stand for women and children. I can help by the way I can, by writing, by discussion with powered-people. To stop the war, anywhere. PLEASE.......

Regards,

Bening Rahardjo

Indonesian Presidential Election 2014: Jentik Ungu Today! :)

Hallo Indonesia!! 

Hari ini kita semua telah melewati pesta demokrasi terbesar negeri ini, ya, pemilihan presiden Indonesia 2014. Pemilihan presiden Indonesia kali ini mungkin yang paling banyak ditunggu-tunggu masyarakat, entah mengapa atmosfer politik tahun 2014 ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dikarenakan kandidat calon presiden yang hanya ada dua pasang, sehingga tidak banyak jumlah suara yang memecah. Mungkin juga karena perhatian rakyat Indonesia kepada pemilu kali ini sudah lebih besar, pemahaman rakyat Indonesia mengenai nasib politik bangsa sudah lebih baik. Bahwa satu suara saja sangat penting guna menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.  

Tidak hanya warga negara kita yang tinggal di dalam negeri, dari laporan KPU dan Kementrian Luar Negeri, mereka yang berada di luar negeri pun sangat antusias dengan pemilu presiden kali ini. Memang pemilihan presiden di luar negeri lebih dahulu dilaksanakan. Teman saya yang ada di Belanda juga sudah mengabarkan bahwa ia telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Siapapun nanti yang akan terpilih, menurutnya itu bukan menjadi masalah. Ya, saya sangat setuju. Siapapun yang akan terpilih, sama-sama cerdas dan membawa misi-visi yang baik. Harapannya hanya satu, amanah. Itu saja. Meski hanya sebuah kata "amanah", itu sama sekali bukan berarti ringan. Tantangan ke depan bangsa kita jauh lebih besar. Hal yang paling penting adalah kita semua sudah memilih dengan menggunakan hati. Semua sudah memilih sesuai dengan pilihan hati masing-masing :)

Meskipun begitu, tetap saja pemilu presiden kali ini tidak luput dari perpecahan melalui black campaign oleh banyak oknum. Jujur, sebelum 9 Juli, saya tidak terlalu menikmati tayangan berita di televisi, berita di koran pagi, berita di media internet bahkan hingga media sosial. Menurut saya, teman sudah terpecah belah hanya karena banyak dari mereka yang memilih mendukung kandidat presiden pilihannya secara frontal. Semoga, setelah terpilihnya presiden baru secara resmi nanti, kita segera kembali bersatu sebagai satu rakyat Indonesia :)

Legaaaa rasanya 9 Juli telah terlewati! Tinggal menunggu perhitungan resmi dari KPU saja, toh siapapun yang menjadi presiden terpilih nanti, kita semua tetap harus ikut mendukung dan mengawasi jalannya pemerintahan. Berikut adalah gambar-gambar yang merekam pesta demokrasi Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri yang saya ambil dari berbagai sumber:

The Indonesian election mascot 2014

The ballot papers

Insert ballot paper into the box after vote

Purple ink as proof we have voted

Election atmosphere at The Consulate General Republic Indonesia, Frankfurt

At Indonesian embassy, New York USA

at Indonesia

Selfie after election

The flick after election

At Taiwan

At KBRI Beijing

At KJRI New York, USA

Salam jentik ungu!


Regards,

-BR-